MK Kembali Digugat, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi Maksimal 34

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok. kompas.com

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Dalam gugatan terbaru tersebut, dua pemohon meminta agar jumlah kementerian di Indonesia dibatasi maksimal 34.

Gugatan itu diajukan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026. Permohonan tersebut tercatat diregistrasi MK pada Senin (16/11/2026).

Dilansir dari NU Online, Selasa (17/11/2026), para pemohon menyoroti ketentuan Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga :  Kemnaker–Transjakarta Teken MoU, Buka Akses Kerja di Sektor Transportasi

Mereka menilai, ketentuan tersebut perlu memiliki batasan yang jelas. Terlebih, jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih saat ini mencapai 49 kementerian.

Dalam surat permohonannya, para pemohon menyebut pembatasan jumlah kementerian maksimal 34 sebagaimana ketentuan sebelumnya telah mencerminkan prinsip struktur hukum yang tepat.

“Bahwa, yang sebelumnya terdapat pembatasan terhadap kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat), menurut PARA PEMOHON hal tersebut sudah mencerminkan prinsip legal structure yang tepat,” demikian dikutip NU Online dari surat permohonan para pemohon.

Baca Juga :  Sekjen Kemnaker: AI Percepat Deteksi Risiko, Auditor Tetap Penentu

Pemohon II, Dimas Yoga Pratama, menilai perubahan ketentuan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 tidak memberikan batasan yang memadai terhadap kewenangan Presiden dalam menentukan jumlah kementerian.

Menurutnya, frasa yang menyebutkan jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, maupun akuntabilitas.