Nasir Djamil Minta RUU Penyadapan Atur Pengawasan dan Audit Alat Sadap

Nasir Djamil menyampaikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memuat aturan tegas terkait pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan milik institusi penegak hukum.

Dilansir dari laman resmi DPR RI, Nasir menilai mekanisme pengawasan dan audit diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Politisi Fraksi PKS tersebut menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga :  Zulfikar Achmad Sambangi RSUD H Hanafie Muara Bungo

Dalam rapat tersebut, Nasir mengaku mencermati penjelasan Kabaintelkam Polri yang menyebutkan bahwa lembaga tersebut tidak melakukan penyidikan. Namun, Kabaintelkam memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, serta kekuatan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Berangkat dari penjelasan itu, Nasir mempertanyakan sejauh mana kesiapan Kabaintelkam dalam merumuskan mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.

Baca Juga :  Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja

“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.

Menurutnya, keberadaan mekanisme audit menjadi bagian penting dalam memastikan setiap penggunaan perangkat penyadapan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teknologi tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.