Nasir Djamil Minta RUU Penyadapan Atur Pengawasan dan Audit Alat Sadap

Nasir Djamil menyampaikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

Selain persoalan pengawasan, Nasir juga menyoroti mobilitas perangkat penyadapan yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sementara server sebagai pusat pengelolaan data berada di tempat tertentu.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Penyadapan agar pengawasan terhadap penggunaan perangkat dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya. (sum)