MK Kembali Digugat, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi Maksimal 34

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok. kompas.com

“Akan tetapi, dengan adanya norma frasa ‘ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden’ pada Pasal 15 UU 61/2024 Kementerian Negara, hal tersebut sama sekali tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,” tambah pemohon.

Selain persoalan konstitusionalitas, Yoga juga menilai tidak adanya pembatasan jumlah kementerian berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik, termasuk sebagai sarana balas budi politik.

“Maka, hal tersebut jelas tidak boleh terjadi kepada negara hukum yang malah membebani fiskal rakyat pembayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga :  Gus Irfan Dorong Revisi UU Keuangan Haji, Dana Haji Diminta Tetap Fokus untuk Jamaah

Ia berpandangan, pembatasan jumlah kementerian diperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah meningkatnya beban anggaran negara yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat.

“Terasa tidak adil apabila tidak diimbangi dengan efisiensi belanja pejabat dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang termasuk Para Pemohon terdampak di dalamnya,” tegasnya.

Baca Juga :  Komnas Haji Desak DPR Rampas Aset Pelaku Penipuan Haji dan Umrah untuk Ganti Rugi Korban

Dalam permohonan tersebut, Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama mengajukan tiga petitum kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

Kedua, meminta MK menyatakan frasa mengenai penetapan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dalam Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah kementerian paling banyak 34.