Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

Menaker Yassierli saat menyampaikan paparan dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) di ITS, Surabaya, Rabu (18/11/2026). Foto: Biro Humas Kemnaker

SIDAKPOST.ID, SURABAYA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak. Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (People-Centered Policy).

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy. Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan ini, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

Baca Juga :  DPR Sahkan APBN 2027, Belanja Negara Capai Rp4.106,26 Triliun

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Baca Juga :  Kunker Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi ke Tebo, Bahas Infrastruktur dan Pembangunan Daerah

Menurutnya, People-Centered Policy mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.