RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Keputusan, Habiburokhman Paparkan 4 Pilar Utama

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menegaskan, regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dilansir dari laman resmi DPR RI, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan.

Baca Juga :  Jelang Idul Fitri, Wabup Kerinci dan Anggota DPR RI Sidak SPBU, Pastikan Stok BBM Aman

Menurutnya, RUU tersebut dirancang untuk menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, serta tetap berpegang pada asas prosedural dan legalitas. Pengaturan itu sekaligus harus mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pembahasan RUU ini telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Baca Juga :  Syamsu Rizal Siap Maju untuk DPR RI Dapil Jambi

Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka. Masyarakat dan media dapat mengikuti perkembangan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi dpr.go.id.