DPR Dorong RUU Perkoperasian Beri Kepastian Hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat menyampaikan pandangannya terkait RUU Perkoperasian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Penguatan landasan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu hal yang didorong Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

Darmadi menilai, keberadaan regulasi setingkat undang-undang diperlukan agar penyelenggaraan KDKMP memiliki dasar hukum yang jelas. Terlebih, program tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dalam jumlah besar sehingga membutuhkan kepastian aturan.

Pandangan tersebut disampaikan Darmadi dalam wawancara dengan Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Terima Kunker Komisi II DPR RI, Bahas Pengawasan PNPB Sektor Pertanahan

Dilansir dari laman resmi DPR RI, Darmadi menegaskan bahwa RUU Perkoperasian perlu menjadi payung hukum bagi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini dinilainya belum memiliki landasan hukum secara khusus.

“Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang diketahui, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya belum memiliki payung hukum. Payung hukum itu harus disiapkan dalam undang-undang ini,” ujar Darmadi.

Ia menjelaskan, besarnya anggaran yang berkaitan dengan program KDKMP menjadi salah satu alasan pentingnya pengaturan melalui undang-undang. Darmadi menyebut angka Rp240 triliun sebagai gambaran besarnya dana yang perlu mendapatkan landasan pengaturan secara jelas.

Baca Juga :  Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

“Ini kan dananya besar, anggarannya besar Rp240 triliun. Nah, ini menjadi salah satu poin,” ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, Darmadi menjelaskan bahwa RUU Perkoperasian nantinya akan mengatur kerangka hukum secara umum. Sementara ketentuan teknis pelaksanaan KDKMP dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.