DPR Dorong RUU Perkoperasian Beri Kepastian Hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat menyampaikan pandangannya terkait RUU Perkoperasian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

Dengan demikian, undang-undang menjadi dasar utama penyelenggaraan koperasi, sedangkan aturan turunannya mengatur aspek teknis agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

“Jadi RUU Perkoperasian ini hanya menyiapkan payung hukum. Pelaksananya kan diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden. Jadi payung hukumnya ini penting,” jelasnya.

Terkait penggunaan anggaran negara, Darmadi menyebut pengaturan secara terperinci tidak perlu dimasukkan dalam RUU Perkoperasian. Menurutnya, ketentuan operasional tersebut dapat diatur melalui peraturan presiden atau instruksi presiden.

Baca Juga :  Waketum MUI KH Marsudi Syuhud Serukan Perdamaian Dunia, Minta Asia Tak Jadi Medan Perang

“Tidak diatur dalam RUU ini, tetapi diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden. Itu lebih ke level di bawahnya. Karena undang-undang kan mengatur besarnya, globalnya saja,” kata Darmadi.

Selain aspek regulasi, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tata kelola koperasi. Menurut Darmadi, pemahaman anggota terhadap prinsip dan mekanisme perkoperasian perlu diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, serta penyebarluasan informasi.

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Terima Kunker Komisi II DPR RI, Bahas Pengawasan PNPB Sektor Pertanahan

Hal tersebut dinilai penting agar pengelolaan KDKMP tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga didukung pemahaman anggota mengenai hak, kewajiban, dan tata kelola koperasi.

“Rapat anggota itu nanti harus ada penyebarluasan perkoperasian di Indonesia, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Juga tata kelola, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya,” tuturnya. (sum)