RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Keputusan, Habiburokhman Paparkan 4 Pilar Utama

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Dok. PARLEMENTARIA

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri dari 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan.

Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan empat pilar utama yang menjadi landasan RUU Perampasan Aset.

Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Baca Juga :  Influenza A Meningkat, Anak Usia 0-4 Tahun Perlu Diwaspadai

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dilengkapi pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

Keempat, restorasi berkeadilan yang memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga :  Komjen Pol Suyudi Ario Seto Disahkan Jadi Kapolri, Komisi III Soroti Pelayanan dan Pemberantasan Narkoba

RUU tersebut juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan aset. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.