Opini  

Prestasi Puncak Demokrasi Jambi: Analisis Dinamika Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik

Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Ketua ICMI Orwil Jambi – Guru Besar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Foto: Diskominfo Provinsi Jambi

B. KONSEP KESATUAN BANGSA DALAM TEORI POLITIK KONTEMPORER

Dalam diskursus politik modern, konsep kesatuan bangsa tidak lagi dipandang secara monolitik atau hasil paksaan dari atas. Teori politik kontemporer lebih menekankan pada pendekatan Demokrasi Deliberatif.

Menurut Habermas (2021), kesatuan bangsa yang sejati dicapai melalui ruang publik yang bebas, di mana warga negara berinteraksi secara rasional dan mencapai pemahaman bersama tanpa tekanan. Dalam konteks ini, Kesbangpol berperan sebagai fasilitator yang menjamin bahwa ruang publik tersebut tetap sehat dan inklusif bagi semua golongan.

Lebih lanjut, teori kontemporer menyoroti pentingnya Modal Sosial (Social Capital). Putnam (2022) menekankan bahwa jaringan kerja sama dan kepercayaan (trust) antarwarga adalah elemen kunci yang membuat lembaga demokrasi dapat bekerja secara efektif.

Baca Juga :  Di Tengah Pandemi Pemuda Pedesaan Tak Malu Berkarya Disektor Pertanian

Kesatuan bangsa bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan keberadaan kerja sama yang produktif antar-elemen masyarakat. Di Jambi, modal sosial ini tercermin dalam kemampuan masyarakat menjaga kedamaian melalui komunikasi lintas etnis dan agama yang dirawat oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Strategi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula: Membangun Generasi Pemilih Cerdas

Selain itu, inklusivitas menjadi pilar ketiga dalam teori politik kontemporer. Sebuah bangsa dianggap bersatu saat perbedaan dihargai dan setiap kelompok,termasuk perempuan, memiliki akses yang setara dalam pengambilan kebijakan.

Prinsip ini relevan dengan upaya Kesbangpol Jambi dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Nasionalisme kontemporer, dengan demikian, bersifat adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang teguh pada integritas wilayah dan kedaulatan informasi di era digital.