Kedua, terdapat kemungkinan kegagalan etis dalam ibadah yang secara hukum tetap valid. Penegasan ini menjadi peringatan bahwa formalitas hukum tidak identik dengan keberhasilan spiritual.
Dalam kerangka maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariat), puasa dapat dipahami sebagai instrumen penjagaan diri (hifz al-nafs) sekaligus penjagaan moral (hifz al-din dalam dimensi etiknya). Ia membentuk kemampuan menahan dorongan impulsif, yang dalam psikologi modern disebut sebagai self-regulation.
Tanpa kemampuan ini, individu cenderung bertindak berdasarkan hasrat sesaat dan dalam skala sosial, itulah akar dari berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab, distorsi informasi serta ketidakseimbangan dalam kehidupan bersama.
Problem muncul ketika, dalam praktik sosial kontemporer, puasa direduksi menjadi simbol identitas semata. Praktik tersebut kemudian berhenti pada kepatuhan prosedural sahur, imsak dan berbuka tanpa pendalaman makna. Evaluasinya pun lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif.
Padahal, jika tujuan normatif puasa adalah takwa, yang dalam tradisi klasik dimaknai sebagai kesadaran moral yang aktif, maka indikator keberhasilannya semestinya tercermin dalam sikap dan tindakan dalam ruang sosial.
Jika setelah berpuasa seseorang masih terbiasa dengan sikap yang kurang selaras dengan nilai kejujuran, belum menempatkan keadilan sebagai pertimbangan utama atau belum menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran moral, maka peringatan hadis tadi menemukan relevansinya. Puasa semacam itu sah secara fikih, tetapi gagal secara etik.
Dalam konteks masyarakat konsumtif, paradoks ini semakin kentara. Bulan puasa justru diiringi eskalasi konsumsi dan komersialisasi besar-besaran. Nilai pembatasan diri bertemu dengan logika pasar yang mendorong ekspansi tanpa batas. Tanpa kesadaran normatif yang kuat, puasa mudah tereduksi menjadi peristiwa biologis yang dibingkai secara religius.
