SIDAKPOST.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Al Haris mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Al Haris, peran BPKP sangat strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. BPKP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
“Perlu kita rapatkan barisan untuk mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk ke Jambi merupakan tanggung jawab bersama untuk kita awasi,” ujar Al Haris.
Ia menjelaskan, selama ini rekomendasi dan hasil kajian BPKP kerap menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis.
“Sering saya meminta BPKP mengkaji suatu kebijakan, apakah dapat diterapkan di daerah atau tidak. Hasil analisis dan rekomendasinya menjadi bahan penting bagi saya dalam mengambil keputusan,” katanya.
Al Haris juga meminta pemerintah daerah dan BPKP bergerak cepat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.
“Kita harus cepat mengambil langkah jika ada indikasi penyimpangan agar kerugian tidak semakin besar. Silakan lakukan audit cepat apabila ada informasi yang perlu ditindaklanjuti sehingga dapat segera dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, Al Haris mendorong para bupati dan wali kota untuk memanfaatkan peran BPKP sebagai mitra konsultasi dalam mengambil kebijakan strategis di daerah.
“Jika ada keraguan dalam mengambil langkah strategis, silakan berkoordinasi dan meminta analisis dari BPKP. Selama ini setiap rekomendasi yang diberikan selalu saya pelajari dan tindak lanjuti karena sangat membantu dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Al Haris berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bekerja secara optimal dalam mengawal keuangan negara agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Meski kondisi ekonomi global saat ini penuh tantangan, kita harus berupaya menjaga stabilitas daerah. Alhamdulillah ekonomi Jambi masih cukup baik, masyarakat tetap nyaman, dan pembangunan dapat terus berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Ais)
