Titik balik pembaharuan yang paling progresif terjadi ketika estafet kepemimpinan sampai ke tangan Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH – Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. Sejak dilantik pada Juli 2021 di tengah badai pandemi global Al Haris – Sani membawa visi Jambi MANTAP yang merupakan akronim dari Maju Aman Nyaman Tertib Amanah dan Profesional. Kepemimpinan beliau bukan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi melainkan sebuah upaya melakukan restorasi besar-besaran terhadap sistem pelayanan publik dan percepatan ekonomi. Al Haris yang memiliki latar belakang sebagai birokrat tulen dari tingkat bawah memahami betul bahwa masalah utama Jambi terletak pada ketimpangan antara potensi sumber daya yang melimpah dengan kualitas hidup masyarakat di pelosok desa yang masih tertinggal.
Salah satu pilar utama pembaharuan dalam era ini adalah program Dua Miliar Satu Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan Dumisake. Narasi pembangunan yang dibawa melalui program ini adalah upaya mendesentralisasikan anggaran agar manfaat ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota. Melalui Dumisake pemerintah provinsi melakukan intervensi langsung terhadap masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu agar tetap bisa mengecap pendidikan tinggi serta perbaikan ribuan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera. Program ini menjadi jawaban atas tuntutan publik mengenai pemerataan hasil pembangunan yang selama ini dianggap hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja.
Namun perjalanan pembaharuan di usia 69 tahun ini tidaklah berjalan tanpa hambatan yang berat. Sektor infrastruktur menjadi sorotan paling tajam dan krusial dalam dinamika pembangunan Jambi kontemporer. Pertumbuhan industri pertambangan khususnya batubara menciptakan dilema yang sangat pelik bagi masyarakat dan pemerintah. Ribuan truk angkutan batubara yang setiap hari memadati jalan nasional menciptakan kemacetan kronis kerusakan jalan yang masif hingga angka kecelakaan yang mengkhawatirkan. Tekanan publik terhadap pemerintah provinsi begitu besar mengingat jalan raya merupakan akses utama bagi mobilitas warga sehari-hari yang kemudian terganggu oleh aktivitas ekonomi skala besar tersebut.
