Bang Jeck

JAMBI NAIK KELAS : Dari Daerah Penyangga Menjadi Aktor Pembangunan Nasional.

FAHMI RASYID - Warga Kota Jambi

Robert Putnam dalam Making Democracy Work menekankan bahwa modal sosial kepercayaan, jaringan, dan norma bersama menjadi penentu keberhasilan pemerintahan daerah. Jambi memiliki modal sosial yang relatif kuat melalui peran lembaga adat, tokoh agama, dan komunitas lokal.

Tantangannya adalah memastikan bahwa modal sosial ini terintegrasi dalam kebijakan publik, bukan sekadar simbol budaya. Dalam praktiknya, sinergi ini mulai terlihat melalui koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, hingga pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Sinergi inilah yang membuat Jambi tidak berjalan sendiri, tetapi seirama dengan agenda pembangunan nasional.

#Jambi dalam Lanskap Nasional.

Baca Juga :  Kawal Suara Al Haris-Sani, DPW PKS Jambi: Ini Suara Rakyat, Jangan Sampai Ada Perubahan

Secara geopolitik dan geoekonomi, Jambi memiliki posisi strategis di Sumatera. Ia bukan sekadar daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga simpul konektivitas dan ekologi. Dalam berbagai pidato, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang menekankan bahwa pembangunan Indonesia ke depan bertumpu pada penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dalam konteks itu, Jambi memiliki peluang besar. Hilirisasi sumber daya, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur logistik membuka ruang bagi Jambi untuk memainkan peran lebih besar. Namun peluang hanya akan menjadi kenyataan jika didukung tata kelola yang kredibel dan kepemimpinan yang konsisten, dua hal yang mulai menjadi ciri pembangunan Jambi hari ini.

Baca Juga :  Jokowi Pastikan Harga Sembako Semakin Baik dan Apresiasi Inflasi Jambi Turun

#Menuju Jambi Mantap 2029.

Visi Jambi Mantap 2029 harus dibaca sebagai komitmen jangka menengah yang realistis dan terukur. Dalam pendekatan results-based governance, keberhasilan pembangunan diukur dari dampak nyata: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.