SIDAKPOST.ID, BUNGO – Anggota DPD RI asal Provinsi Jambi, Elviana, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan legalisasi pertambangan emas rakyat agar masyarakat di daerah penghasil emas dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Usulan tersebut disampaikan Elviana saat mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Bali, Kamis (2/7/2026).
Dalam forum itu, Elviana mengawali penyampaiannya dengan mengingatkan bahwa Pulau Sumatera sejak dahulu dikenal dengan nama Swarnadwipa, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti Pulau Emas. Namun, menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Nama lain Pulau Sumatera adalah Swarnadwipa yang artinya Pulau Emas. Namun saat ini rakyatnya tidak boleh menyentuh emas di perut buminya. Dianggap ilegal, melanggar hukum,” ujar Elviana.
Ia menjelaskan, masyarakat di sejumlah daerah hidup di wilayah yang kaya kandungan emas, tetapi tidak memiliki akses legal untuk memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan. Akibatnya, banyak warga tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Menurut Elviana, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan memberikan legalitas terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang dikelola secara baik dan diawasi negara.
“Saya minta negara melegalkan saja, Pak. Rakyat tidak makan, tetapi hidup di atas emas. Kalau menunggu penambang dari Amerika datang, mungkin kita sudah mati. Rakyat tidak akan pernah bebas menikmati emas-emas yang ada di sungai-sungai,” tegasnya.
Elviana juga menyoroti tingginya risiko yang dihadapi para penambang tradisional akibat tidak adanya kepastian hukum. Banyak warga, katanya, terpaksa menggali lubang-lubang sempit demi mencari emas, sehingga sering terjadi kecelakaan kerja hingga merenggut korban jiwa.
“Sekarang mereka membuat lubang kecil seperti lubang jarum. Satu keluarga masuk ke lubang itu. Tiba-tiba longsor dan semuanya meninggal dunia. Negara tidak hadir dalam kondisi seperti ini,” katanya.
Selain itu, senator asal Jambi tersebut menilai pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang memadai dalam mengelola potensi pertambangan rakyat. Kondisi tersebut membuat aktivitas penambangan berjalan tanpa pengawasan optimal dan masyarakat bergerak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kalau daerah tidak diberikan kewenangan, negara ini bisa dikatakan berjalan seperti autopilot. Rakyat bergerak sendiri, sementara negara hanya menghitung berapa banyak emas yang dimiliki. Saya harap ini menjadi catatan dan dapat disampaikan dalam pembahasan pemerintah,” pungkasnya. (Sum)
