SIDAKPOST.ID, BUNGO – Tenaga honorer tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database Gagal CPNS Kabupaten Bungo menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Bungo, Senin (22/9).
Audiensi tersebut, guna menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang dihadapi pasca seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024.
Ketua Aliansi, Meri Fuji Hastuti, menegaskan bahwa para honorer tidak menuntut hal berlebihan. Mereka hanya meminta adanya kejelasan status, perlindungan, serta solusi konkrit dari pemerintah daerah maupun pusat terhadap nasib ratusan tenaga honorer di Bungo yang selama ini sudah lama mengabdi.
“ Kami datang bukan untuk menuntut berlebihan, tetapi memperjuangkan hak kami sebagai honorer yang telah lama mengabdi. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bungo dan DPRD bisa menjadi penyambung aspirasi kami ke pemerintah pusat. Jangan sampai pengabdian kami selama bertahun-tahun terabaikan begitu saja,”ungkap Meri.
Audiensi ini, di sambut langsung oleh Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Turut hadir, Kadis Kesehatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan honorer. Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai mekanisme yang ada.
“ Kami menerima dengan baik aspirasi saudara-saudara honorer. DPRD Bungo akan mengawal persoalan ini, dan bersama-sama dengan pemerintah daerah kita akan terus memperjuangkan agar ada kebijakan dari pusat yang memberikan kejelasan dan solusi bagi tenaga honorer, khususnya di Bungo,”ujar Adani.
Adapun poin aspirasi yang disampaikan Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Bungo yakni :
