Islam Tegaskan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih, Orang Kaya dan Rakyat Kecil Harus Setara

Ilustrasi palu hukum, timbangan keadilan, dan kitab bernuansa Islami sebagai simbol pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Foto: Madi/ Generate by AI

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, jabatan maupun hubungan kekerabatan.

Persoalan ketidakadilan dalam penegakan hukum bukanlah hal baru. Gambaran hukum seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap serangga kecil, tetapi membiarkan serangga besar lolos, pernah digunakan untuk menggambarkan praktik hukum yang tidak berimbang.

Fenomena hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Rasulullah SAW.

Baca Juga :  Kejati Jambi Tetapkan Enam Tersangka Korupsi Anggaran Setwan DPRD Merangin Rp19,5 Miliar

Dilansir dari NU Online, Rasulullah SAW secara tegas mengingatkan bahwa kehancuran umat terdahulu salah satunya disebabkan oleh praktik penegakan hukum yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan kedudukan.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya:

“Umat sebelum kalian menjadi binasa karena mereka menegakkan hukuman terhadap orang yang lemah atau rendah kedudukannya, tetapi membiarkan orang yang terpandang. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah (putriku) melakukan hal itu (mencuri), niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Imam Bukhari).

Baca Juga :  Jangan Marah! Ini Rahasia Islam Mengendalikan Emosi dan Meraih Ketenangan Hati

Hadis tersebut menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW bahwa hukum tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial seseorang. Bahkan, beliau menegaskan bahwa hubungan keluarga sekalipun tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari ketentuan hukum.