Opini  

Citra Terancam: Strategi Hoax dan Abusive Ad Hominem dalam Kontestasi Pilkada

Syaiful Bakri Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada Jambi (FMP2J. Foto : sidakpost.id/ist

Lebih dari sekadar merusak reputasi pribadi, hoax dan abusive ad hominem yang digunakan dalam kampanye hitam memiliki dampak yang jauh lebih luas ketika didukung oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Era digital semakin mempercepat penyebaran hoax dan serangan personal melalui media sosial.

Kampanye hitam yang melibatkan hoax dan abusive ad hominem dapat dengan mudah menyebar luas dan diterima oleh masyarakat, terutama mereka yang sudah memiliki kecenderungan politik tertentu. Ini memperburuk polarisasi politik, di mana pemilih lebih cenderung mempercayai hoax yang sejalan dengan pandangan politik mereka, sekaligus menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dengan kata lain, penyebaran hoax tidak hanya merusak citra kandidat, tetapi juga menciptakan jurang pemisah yang lebih dalam di tengah masyarakat.

Penggunaan hoax dan abusive ad hominem dalam Pilkada sering kali mencerminkan ketakutan lawan politik terhadap kekuatan petahana. Petahana, dengan sejumlah keunggulan seperti pengenalan publik yang lebih baik, rekam jejak kebijakan yang sudah terbukti, serta akses terhadap jaringan pemerintahan dan infrastruktur yang sudah mapan, menjadi lawan yang sulit dikalahkan melalui perdebatan kebijakan. Lawan politik yang merasa kalah dalam hal popularitas atau tidak mampu menawarkan alternatif kebijakan yang lebih menarik, sering kali memilih strategi menyerang petahana secara pribadi dan menyebarkan hoax sebagai upaya terakhir untuk merusak citra mereka.

Baca Juga :  Pejuang Rakyat yang Tersesat: Kontradiksi antara Pengakuan dan Realitas
Baca Juga :  Al Haris: Sosok Gubernur Jambi yang Merakyat Lewat Kebijakan

Ketakutan ini muncul dari kekhawatiran bahwa petahana sulit dikalahkan melalui cara-cara yang sehat dan berbasis isu. Publik yang sudah terbiasa atau puas dengan kepemimpinan petahana cenderung sulit mengubah pandangannya hanya melalui kritik kebijakan. Oleh karena itu, lawan politik merasa perlu menggunakan serangan personal dan disinformasi untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari capaian petahana yang nyata dan terukur. Serangan abusive ad hominem, misalnya, sering kali tidak berkaitan langsung dengan kinerja calon, tetapi justru menyerang karakter atau latar belakang pribadi petahana untuk merusak kredibilitasnya.