Suara Perempuan Untuk Hutan

SIDAKPOST.ID, TEBO – Di dunia perempuan memainkan peran berbeda dari laki- laki; mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan, mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan.

Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat ia menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat

Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas Sumberdaya Alam dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya.

Peran perempuan di sektor kehutanan bersifat informal dan tak tampak, praktik-praktik pengelolaan hutan oleh perempuan dan pengetahuan mereka yang luas tentang hutan dan lahan sering tidak tercermin dalam mekanisme tata kelola dan forum pengambilan keputusan.

Diantara 20 peraturan tentang konsesi hutan yang memandatkan partisipasi publik, hanya satu peraturan yang secara khusus mewajibkan adanya partisipasi perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang “Penanganan Konflik Sosial”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, konflik sosial yang acapkali muncul akibat konsesi hutan perlu ditangani dengan berlandaskan asas kesetaraan gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi. Asas kesetaraan gender dalam penanganan konflik sosial tercermin dengan adanya pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya-upaya penyelesaian konflik.