Suara Perempuan Untuk Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan” menuturkan “pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga diarahkan untuk menghadapi perubahan iklim, dengan salah satu prioritas pembangunan adalah ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan” .

Oleh karena itu, merealisasikan hak perempuan untuk terlibat mengelola hutan guna membangun ketangguhan perubahan iklim dan ketahanan pangan harus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan gender dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan demikian, Laki-laki dan perempuan memiliki metode dan prioritas berbeda dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kebutuhan, berbeda dalam mengakses hutan dan produknya. Untuk membuat peran perempuan terlihat secara kasat mata; kaum perempuan perlu dilibatkan dalam pelatihan dan kegiatan pengelolaan kehutanan.

Bagi perempuan, kesempatan tersebut untuk mengejar pengembangan pribadi dan dapat memberikan dampak dalam penambahan pendapatan rumah tangga mereka. Sedangkan dalam segi hukum, kaum perempuan perlu mendapatkan pengetahuan dan pendampingan hukum, pemahaman hak-hak konstitusional dan pengetahuan manajemen produksi serta pasca produksi agar lebih terlindungi dan mampu meningkatkan produktivitasnya, serta lapisan-lapisan ketidakadilan gender dapat dihilangkan.

Berbagai persoalan dan konflik yang terjadi di wilayah TNBT, sudah selayaknyalah Pemerintah dibantu dengan lembaga-lembaga lokal yang ada di daerah ini melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan untuk melestarikan alam bukit tiga puluh dari tangan-tangan para pembalak yang sampai saat ini masih saja sebagian “mencukuri hutan” demi mengumpuli pundi-pundi mereka. Saya yakin dan percaya dengan “suara” perempuan, hutan kita akan tetap lestari.