Resmi Disahkan, UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Kejahatan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan keterangan pers terkait pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Dok. NU Online

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Setelah tertunda selama 18 tahun, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana di Indonesia, khususnya melalui instrumen hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan kejahatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kehadiran undang-undang tersebut tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat luas bagi bangsa dan negara.

Baca Juga :  Jika Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wakil Presiden Baru

Dilansir dari NU Online, Puan menyebut pengesahan UU Perampasan Aset merupakan perjalanan panjang setelah rancangan regulasi tersebut diperjuangkan selama 18 tahun di DPR.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan mengesahkannya sebagai UU,” kata Puan saat memimpin rapat paripurna.

Puan juga mengungkapkan, RUU Perampasan Aset sebelumnya telah mendapatkan persetujuan delapan fraksi dalam pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Juga :  JK Tegaskan Ketidakadilan Pemerintah Jadi Pemicu Konflik di Indonesia

Ruang lingkup undang-undang ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam pengaturannya, di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas juga termasuk dalam cakupan pengaturan.