Resmi Disahkan, UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Kejahatan

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan keterangan pers terkait pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Dok. NU Online

Pengesahan ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam menghadapi berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukanlah gagasan baru. Regulasi tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu, sedangkan pembahasan secara intensif oleh Komisi III DPR RI mulai dilakukan pada 2025.

Ia menyebut pengesahan undang-undang tersebut merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sekaligus hasil kerja legislasi DPR periode ini.

Baca Juga :  Gus Ajir Dorong Santri Kuasai Teknologi Digital untuk Dakwah Berlandaskan Aswaja

“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal percepatan pembentukan regulasi tersebut.

Menurutnya, pada Agustus 2025, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR RI segera mempercepat pembentukan UU Perampasan Aset.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” ungkapnya.

Baca Juga :  Makna Hari Merdeka: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Momentum Mengisi Kemerdekaan

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI mengklaim mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Habiburokhman menyebut sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan pembahasan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panitia Kerja (Panja), hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, dibuka untuk akses publik.