SIDAKPOST.ID, YOGYAKARTA – Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa ketidakadilan pemerintah menjadi faktor utama pemicu konflik di Indonesia.
Dilansir dari Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id), hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat mengisi ceramah tarawih dalam sesi Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus UGM, Kamis (5/3).
Dalam ceramahnya, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar konflik besar di Indonesia sejak kemerdekaan berakar dari ketidakadilan dalam pemerintahan. Dari total 15 konflik besar yang terjadi, sebanyak 9 di antaranya dipicu oleh persoalan tersebut.
“Penyebab konflik di Indonesia terjadi karena ketidakadilan pemerintah yang berakhir menjadi konflik agama, masalah sosial-politik, wilayah, hingga ideologi,” ucap Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, hanya tiga dari konflik tersebut yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai. Sementara 12 konflik lainnya berakhir dengan operasi militer.
Menurutnya, penyelesaian konflik secara damai membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi ilmu pengetahuan, logika, serta keberanian dalam memahami akar persoalan.
“Penyelesaian damai itu harus dengan ilmu, logika, dan keberanian,” tegasnya.
Jusuf Kalla menambahkan, langkah penting dalam mendamaikan konflik adalah memahami penyebab dari dalam, mempelajari karakter masyarakat, serta membangun komunikasi yang menenangkan pihak-pihak yang bertikai.
Tak hanya menyoroti konflik dalam negeri, ia juga menyinggung peran Indonesia dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, kata dia, terlibat dalam sejumlah upaya penyelesaian konflik seperti di Kamboja–Thailand, Filipina-Moro, Kamboja–Vietnam, hingga Rohingya di Myanmar.
Ia menilai, peran tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Setiap perdamaian dari konflik di dunia bisa diatasi dengan mengerti masalahnya dan mendapatkan perjanjian yang win-win solution,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla menekankan bahwa dinamika konflik global saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ia menyebut perang modern sebagai perang teknologi, yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan sebagai kunci kekuatan negara.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa dan kalangan akademisi untuk meningkatkan kapasitas riset dan penguasaan teknologi demi kemajuan bangsa.
“Dengan ilmu yang kita miliki, kita harus memakai dan menguasai teknologi dengan baik untuk kemajuan negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah yang adil, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai kunci menjaga persatuan nasional dan mencegah konflik.
“Meningkatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemerintahan yang bertindak adil dapat meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi terjadinya konflik,” pesannya.
Sebagai penutup, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendorong kemajuan bangsa. Ia mengajak generasi muda untuk mengembangkan semangat kewirausahaan yang didukung kerja keras, kejujuran, dan inovasi.
“Usaha, bisnis, dan ilmu pengetahuan itu penting untuk mendorong penguasaan teknologi yang lebih baik,” harap Jusuf Kalla. (Sum)
