Usman Hamid Kecam Represi Aparat di Yogyakarta, 18 Tokoh dan Aktivis Sampaikan Solidaritas

Pernyataan sikap atas tragedi 10 November di Yogyakarta yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Tangkapan Layar instagram usmanham_id

SIDAKPOST.ID, YOGYAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam tindakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).

Kecaman tersebut menyusul tindakan aparat yang dilaporkan mengejar mahasiswa hingga memasuki kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahkan, gas air mata disebut ditembakkan hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Panti Rapih.

Usman menilai peristiwa tersebut menunjukkan semakin menyempitnya ruang sipil dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga menyoroti tindakan aparat yang memasuki lingkungan kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa.

Baca Juga :  Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Pekerja Bisa Terima Rp900 Ribu

Dalam pernyataannya melalui akun Instagram @usmanham_id yang diakses jurnalis Sidakpost.id, Kamis (12/11/2026), Usman menyampaikan kecaman sekaligus kemarahannya terhadap peristiwa tersebut.

“Kami ada di sini bukan karena kasihan. Kami ada di sini karena marah. Pada 10 November, di kota yang merupakan kota pelajar, mahasiswa dikejar sampai ke dalam kampus UGM. Gas air mata ditembakkan sampai ke IGD rumah sakit Panti Rapih. Sore hari, Sultan duduk bersila menemui rakyat, tetapi malam hari negara menembakkan gas air mata ke rakyatnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Ustadz Abdul Somad Serukan Semangat Kemerdekaan: Jangan Diam Melihat Kebatilan

Usman juga menyampaikan solidaritas kepada mahasiswa, pelajar, dan warga Yogyakarta yang mengalami luka-luka, penangkapan, maupun trauma akibat tindakan aparat.

Menurutnya, para korban tidak boleh dibiarkan menghadapi dampak peristiwa tersebut sendirian. Negara harus menjamin pemulihan dan memberikan keadilan kepada mereka.

Selain itu, Usman mendesak pemerintah menarik militer dari ruang sipil, mengadili pelaku represi, membebaskan dan memulihkan korban, serta menghentikan perampasan lahan yang mengatasnamakan kepentingan pertahanan.