MUI Tetapkan Fatwa Vape Haram, Produksi hingga Perdagangan Juga Dilarang

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram, termasuk aktivitas produksi hingga memperjualbelikannya.

Keputusan tersebut ditetapkan Komisi Fatwa MUI dan ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, di Jakarta pada 6 November 2026.

Penetapan fatwa itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dilansir dari laman resmi MUI, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut, penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam kepada MUI Digital.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.