Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tidak boleh membuat pemerintah cepat berpuas diri. Sebab di balik data yang terlihat membaik, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Di beberapa kawasan pedalaman Jambi, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan kesempatan kerja.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat inklusif dan menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Ekonom Simon Kuznets dalam teorinya pernah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali pada tahap awal justru meningkatkan ketimpangan. Karena itu, diperlukan intervensi pemerintah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Dalam konteks Jambi, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau daerah industri tertentu. Kawasan pedalaman dan desa-desa produktif juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain itu, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah ketergantungan ekonomi terhadap sektor komoditas mentah.
Selama ini ekonomi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Ketika harga global turun, daya beli masyarakat ikut melemah dan risiko kemiskinan meningkat kembali.
Karena itu, hilirisasi industri menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti hilirisasi sawit, kelapa, pinang, kopi, hingga sektor pariwisata berbasis alam dan budaya.
Jika hilirisasi berkembang, maka nilai tambah ekonomi tidak lagi keluar daerah, tetapi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Jambi.
