Karhutla Jadi Perhatian Serius, Danrem 042/Gapu dan Gubernur Jambi Gelar Rakor di Batanghari

Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin mengikuti rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Forkopimda Kabupaten Batanghari di Rumah Dinas Bupati Batanghari, Selasa (8/9/2026). Foto : Agus

SIDAKPOST.ID, BATANGHARI – Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasalnya, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi Al Haris kembali menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Batanghari, Selasa (8/9/2026).

Rakor tersebut membahas langkah pencegahan dan penanganan karhutla, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu.

Pertemuan dihadiri unsur TNI-Polri, Kalaksa BPBD Provinsi Jambi, Bupati Batanghari, Ketua DPRD Batanghari, Sekda Batanghari, Kepala Daops Manggala Agni Batanghari, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Baca Juga :  Fadhil Jalin Kerja Sama dengan Rektor Unand

Sejumlah hal menjadi pembahasan, antara lain kesiapsiagaan personel, pemetaan wilayah rawan kebakaran, percepatan penanganan ketika api muncul, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan unsur penanggulangan bencana.

Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons setiap laporan kebakaran. Informasi dari lapangan diminta segera disampaikan agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.

Baca Juga :  Pimpin Apel Siaga Karhutla, Al Haris : Karhutla Dampak Negatif Luar Biasa

“Penanganan karhutla, tidak cukup hanya dengan pemadaman. Upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat juga diperlukan, terutama untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Sementara Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari memperkuat pengendalian karhutla secara terpadu.

“Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (Gus)