SIDAKPOST.ID, JAMBI – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE., mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasi keuangan serta lebih bijak dalam berinvestasi guna menghindari jeratan pinjaman online dan investasi ilegal.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Edukasi Keuangan bagi Generasi Muda dan Komunitas bertema “Investasi Cerdas dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal” yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (14/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026.
Dalam sambutan dan arahannya, Hesti Haris menegaskan bahwa persoalan pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal kini telah menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, kemudahan akses pinjaman digital kerap menjerat masyarakat dalam lingkaran utang berkepanjangan.
“Awalnya terlihat manis dan mudah, tetapi ketika jatuh tempo, tekanan itu luar biasa. Banyak yang akhirnya menutup satu pinjaman dengan pinjaman lain hingga terjebak dalam lingkaran utang yang sulit keluar. Ini sudah terjadi di sekitar kita,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, korban tidak hanya berasal dari kalangan ibu rumah tangga, tetapi juga generasi muda yang aktif menggunakan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, literasi keuangan dinilai menjadi kebutuhan mendesak di era digital saat ini.
Sebagai organisasi yang dekat dengan keluarga dan komunitas, TP-PKK Provinsi Jambi, lanjutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan edukasi keuangan dengan melibatkan lembaga yang kompeten.
“Kami ingin masyarakat Jambi benar-benar paham cara mengelola keuangan, berinvestasi secara aman, serta mengenali aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya.
Hesti juga mengajak para peserta dan ketua komunitas yang hadir untuk menjadi agen literasi keuangan di lingkungan masing-masing agar edukasi yang diperoleh dapat menyebar luas ke masyarakat.
Sementara itu, Deputi OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastitie, menekankan pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi di era digital. Ia menyebutkan, kemudahan transaksi melalui telepon genggam harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai.
“Sekarang masyarakat lebih sering membawa handphone daripada dompet. Semua transaksi ada dalam genggaman, tetapi ini juga membawa risiko jika tidak memahami produk keuangan yang digunakan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat inklusi keuangan masyarakat saat ini lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan. Artinya, banyak masyarakat telah menggunakan produk keuangan, namun belum memahami secara utuh manfaat dan risikonya.
“Banyak yang tergiur promosi tanpa memahami apa itu saham, investasi, atau pinjaman digital. Ini yang membuat masyarakat mudah terjebak investasi bodong, kerja paruh waktu palsu, maupun pinjol ilegal,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi, MM., mengapresiasi inisiatif TP-PKK dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui edukasi keuangan.
Ia menegaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi daerah.
“Jika keluarga mampu mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari jeratan utang serta investasi ilegal, maka stabilitas sosial dan ekonomi daerah juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Muktamar juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan organisasi masyarakat untuk memperluas literasi keuangan hingga ke tingkat desa dan komunitas.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam mengelola keuangan, selektif dalam memilih investasi, serta lebih waspada terhadap berbagai modus aktivitas keuangan ilegal.
Dengan semangat HKG PKK ke-54 Tahun 2026, TP-PKK Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak edukasi dan pemberdayaan keluarga demi mewujudkan masyarakat Jambi yang mandiri dan sejahtera. (Ais)
