Setiap hari, anggaran sebesar Rp7,2 miliar berputar di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Dana tersebut terserap untuk:
- Rp963,5 juta untuk honor 9.635 tenaga kerja/relawan
- Rp881,5 juta untuk operasional (air minum, gas, BBM, APD, dan perlengkapan pendukung)
- Rp4,1 miliar untuk belanja bahan pangan lokal seperti beras, daging ayam, telur, buah, dan sayur.
“Uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Sony.
Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Satgas MBG kabupaten/kota diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.
Sony Sanjaya mengingatkan bahwa sasaran utama program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum menjangkau peserta didik secara luas.
“Kita tidak boleh terbalik. Prioritas tetap kelompok rentan,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kesesuaian standar operasional prosedur (SOP).
Langkah ini dilakukan guna mencegah kejadian menonjol akibat pelanggaran SOP serta memastikan pelaksanaan MBG tetap sesuai standar.
Dalam sesi wawancara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh pihak yang terlibat.
