“Kita harus bekerja lintas sektoral, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus dapat bersinergi agar program dapat berhasil dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara efektif,” ujar Wamen Alue Dohong.
Kedepan kata Wamen agar percepat realisasi program PS harus dilakukan. “Kedepan perlu dilakukan upaya lebih besar seperti melakukan kerja bersama jemput bola turun ke lapangan menyambut masyarakat, dengan tentunya harus lebih banyak melibatkan Pemda, KPH, LSM, Pokja Provinsi, dan UPT KLHK,” ujar Wamen.
Lanjut wamen agar setelah izin PS diperoleh masyarakat, adalah harus memastikan akses kelola hutan oleh masyarakat tersebut dapat bermanfaat dan mensejahterakan.
“Perkembangan kelompok PS harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangannya, seperti apakah sudah punya bisnis plan sendiri yang baik dan apakah sudah dapat mengakses permodalan untuk pengembang usaha,” ujar Wamen.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) menyampaikan jika setelah izin diberikan, upaya selanjutnya adalah membina kelompok tani yang diawali pembinaan awal.
Melalui pendampingan penyuluh dalam bidang kelembagaan yang berbadan hukum, tata kelola hutan dan tata kelola usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif melalui hasil usaha bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan wisata dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendampingan kelembagaan dan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP untuk pendampingan teknis produksi agroforestry/silvofishery serta pengembangan produk dengan Himbara dan BUMN,” ujar Bambang.
