DPRD Tebo Gelar Rapurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi

Ketua Fraksi Golkar Ligas Marisa Sampaikan Pendapat akhir fraksi. Foto : Lalu

SIDAKPOST.ID, TEBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo gelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi, terhadap 6 ranperda kabupaten Tebo tahun 2025 dan penyampaian nota pengantar 3 ranperda kabupaten Tebo tahun 2025.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko  di dampingi Waka 1, Ihsanudin, dihadiri Bupati Tebo Agus Rubiyanto wakil Bupati Nazar Efendi, PJ Sekda Sindi, staf ahli, asisten, unsur forkopimda, para OPD, camat, lurah/desa dan undangan lainnya.

Defisit Anggaran Ancam TPP ASN dan Pembangunan, Fraksi Golkar DPRD Tebo Dorong Optimalisasi PNBP.

Baca Juga :  Siaran Kliling:MTQ Ke 16 Tebo Digelar 10 Juli 2017 Di Rimbo Bujang

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menyoroti potensi defisit anggaran Tahun 2026 yang diprediksi dapat berdampak pada terhentinya pembangunan infrastruktur serta terancamnya keberlangsungan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Liga Marisa, Ketua Fraksi Golkar saat menyampaikan pendapat akhir fraksi fraksi DPRD Tebo terhadap 6 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantaran 3 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025, Senin 6 Oktober 2025

Pandangan fraksinya, Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelapa sawit.

Baca Juga :  Wabup Bungo, Beri Apresiasi Yang Diraih Bujang Gadis Jambi 2018

Khususnya yang berkaitan dengan kebun keberlanjuran dalam kawasan sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan.

Selain itu, pabrik kelapa sawit terintegrasi maupun pabrik pengolahan tanpa kebun juga diharapkan dapat menerima TBS sawit dari kebun keterlanjuran dengan memenuhi kewajiban PNPB

“Fraksi Golkar juga meminta Perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (KPHP Wilayah Timur dan Barat) agar segera melakukan pendataan valid terkait kebun sawit keterlanjuran, termasuk perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan), guna mendukung kebijakan daerah,” papar Liga.