Wagub Abdullah Sani Tekankan Komitmen dan Kerja Sama dalam Perubahan RPJMD Jambi 2025-2029

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029, Selasa (10/11/2026). Foto: Aisyah

SIDAKPOST.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., menegaskan pentingnya komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Penegasan tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Sani menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi atas dukungan terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

Baca Juga :  Wagub Sani: Penilaian Ombudsman Tingkatkan Komitmen Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Menurutnya, tantangan pembangunan lima tahun ke depan tidaklah ringan. Pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan upaya lebih serius dari seluruh jajaran pemerintahan.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Baca Juga :  HUT ke-27 Tanjab Timur, Wagub Abdullah Sani Apresiasi Capaian Pembangunan dan Dorong Penguatan Ketahanan Pangan

Ia menekankan, diperlukan kesatuan pandangan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan agar lebih fokus dan tetap memperhatikan pencapaian sasaran strategis daerah hingga akhir periode RPJMD.

Hal tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat.