Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Mardani Ali Sera Soroti Harga Pangan hingga Tata Kelola MBG

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan catatan terkait kebijakan pemerintah dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. DPR RI

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sorotan tersebut mencakup keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir dari laman resmi DPR RI, hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mardani menegaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi kritis dan konstruktif terhadap pemerintah. Menurutnya, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara objektif dengan melihat capaian sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Dampingi Wamen PAN-RB Tinjau Pelaksanaan MBG di SMAN 10 Kota Jambi

“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.

Harga Pangan Masih Jadi Tantangan

Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya peningkatan produksi beras, ketersediaan pupuk, serta kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mampu memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau, termasuk daging dan sumber protein hewani lainnya.

Baca Juga :  Al Haris Minta Siswa Sekolah Rakyat Manfaatkan Kesempatan Belajar Gratis dari Program Presiden Prabowo

“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” katanya.

Mardani turut menyoroti penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog yang, menurut pemaparannya, masih berada di kisaran 14–15 persen. Sementara itu, sebagian besar cadangan beras disebut berada di tangan swasta.