Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Mardani Ali Sera Soroti Harga Pangan hingga Tata Kelola MBG

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kebijakan menjaga produksi dan harga di tingkat petani turut memberikan dampak nyata bagi konsumen. Dalam pemaparannya, Mardani juga menyinggung harga beras di tingkat konsumen yang mencapai Rp15.000 per kilogram.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong penguatan peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan biaya kebutuhan sehari-hari.

“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.

Kebijakan TKD Diminta Dievaluasi

Selain sektor pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah yang dinilainya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan publik.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia menilai keterbatasan ruang fiskal dapat menyulitkan daerah membiayai program prioritas serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Mardani juga menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, penambahan kebutuhan belanja pegawai harus diimbangi dengan kebijakan penganggaran yang mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.