Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Mardani Ali Sera Soroti Harga Pangan hingga Tata Kelola MBG

Karena itu, Mardani meminta pemerintah mengevaluasi pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus didukung alokasi anggaran yang adil dan sesuai kebutuhan daerah.

“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” ujarnya.

Tata Kelola MBG Harus Transparan dan Akuntabel

Mardani juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan positif, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Namun, menurutnya, keberhasilan program berskala besar seperti MBG sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola anggaran.

Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diperkuat untuk memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

Mardani menegaskan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar program strategis berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menentukan prioritas kebijakan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pemerataan anggaran daerah, hingga penyempurnaan tata kelola program sosial.

Menurut Mardani, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan akses terhadap kebutuhan pokok dan pelayanan dasar.