SIDAKPOST.ID, TEBO – Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE., MM., secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo pada Selasa, 21 Juli 2026.
Penyuluhan hukum ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan kalangan akademisi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek hukum. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, serta peserta lainnya yang diharapkan dapat menjadi agen penyebarluasan informasi hukum di lingkungan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Jambi memberikan edukasi mengenai berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga kehidupan bermasyarakat. Diharapkan, penyuluhan tersebut mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kehidupan yang lebih tertib dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Tebo juga memandang penyuluhan hukum sebagai bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisasi berbagai potensi pelanggaran hukum melalui pendekatan edukatif.
Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi hukum, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum.
Dalam sambutannya, Bupati Tebo Agus Rubiyanto menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Tebo terus mendukung sinergi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat literasi hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum,” kata Bupati Agus. (asa)
