SIDAKPOST.ID, TEBO – Anggota Komisi V DPR RI, H Bakri, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi terkait perbaikan Jalan Padang Lamo yang diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Belum pernah ada usulan sampai ke Kementerian PUPR, karena itu merupakan jalan provinsi,” ujar Bakri saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, status Jalan Padang Lamo berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tingkat provinsi.
Meski demikian, Bakri menyatakan akan tetap meninjau langsung kondisi jalan tersebut bersama rombongan. “Hari ini kami akan melihat langsung kondisi jalan itu, meskipun secara kewenangan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang selama ini menantikan perbaikan Jalan Padang Lamo. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas warga dan perekonomian daerah.
Warga berharap perbaikan infrastruktur tidak hanya menjadi wacana, mengingat kondisi jalan yang rusak telah lama dirasakan dan membutuhkan penanganan segera.
Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Tebo, Ahmad Firdaus, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana perbaikan yang dinilai belum menunjukkan kepastian.
Menurut Firdaus, masyarakat kembali menerima janji perbaikan saat kunjungan anggota DPR RI bersama pihak terkait, termasuk dari PUPR, yang menyebutkan penanganan jalan akan dilakukan melalui skema instruksi presiden (Inpres).
“Janji perbaikan seolah terus berulang tanpa kepastian realisasi. Banyak pihak yang sudah menyampaikan hal serupa, mulai dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi, gubernur, bupati, hingga kini anggota DPR RI,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini mempertanyakan apakah program Inpres tersebut benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat atau hanya menjadi janji baru.
Firdaus menegaskan, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata berupa percepatan perbaikan jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.
“Yang kami butuhkan sekarang adalah bukti nyata, bukan janji-janji baru,” tegasnya. (Adl)
