SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran siswa baru. Pemerintah daerah (Pemda) diminta memahami mekanisme yang berlaku agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta.
Menurutnya, penerimaan peserta didik dalam program Sekolah Rakyat dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.
“Tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua harus paham ini. Data calon siswa dijangkau melalui desil 1 dan desil 2 DTSEN, lalu diverifikasi di lapangan,” tegas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, proses verifikasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah. Hasil verifikasi tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan orang tua dan kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Gus Ipul menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan ketepatan data dan proses di lapangan. Ia bahkan mengingatkan bahwa kesalahan di tingkat daerah akan berdampak langsung terhadap keberhasilan program secara keseluruhan.
“Kalau bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara terpadu. Program ini tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga.
Peserta didik akan mendapatkan fasilitas lengkap seperti asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, hingga pembelajaran berbasis digital. Sementara itu, orang tua akan menerima intervensi sosial berupa bantuan perbaikan rumah, akses koperasi, serta jaminan kesehatan.
“Targetnya, anak lulus sekolah, orang tua juga naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” kata Gus Ipul.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di berbagai daerah di Indonesia. Program ini ditujukan bagi jutaan anak yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah.
Dalam proses seleksi, pemerintah tidak menggunakan tes akademik. Sebagai gantinya, dilakukan tes kesehatan serta pemetaan bakat untuk mengidentifikasi potensi siswa sejak dini.
Gus Ipul menegaskan, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau langsung terserap ke dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, berarti program ini gagal,” pungkasnya. (**)
Editor: Madi
