Al Haris Paparkan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Jambi Tembus Rp3,97 Triliun

Gubernur Jambi Al Haris saat menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. Foto: Aisyah

Karhutla Jadi Perhatian

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait.

Al Haris menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla di Provinsi Jambi mencapai sekitar 2.975 hektare. Berdasarkan penanganan dan informasi yang diterima pemerintah daerah, sebagian kejadian diduga berkaitan dengan pembakaran secara sengaja.

“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” ujar Al Haris.

Pemerintah Provinsi Jambi terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot dan titik api sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas.

Baca Juga :  Kunjungi Rumah Singgah Kanker, Ketua TP PKK Bungo Bangkitkan Semangat

Saat ini tercatat 134 titik hotspot. Sementara sejumlah titik api menjadi perhatian, di antaranya berada di wilayah Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” katanya.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, pemerintah juga mengoptimalkan operasi pemadaman, termasuk melalui dukungan operasi udara.

“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” ungkap Al Haris.

Selain operasi pemadaman, sebanyak 81 posko telah dioperasikan untuk mendukung penanganan Karhutla di berbagai wilayah Provinsi Jambi.

Baca Juga :  Bupati Tebo Agus Rubiyanto Pimpin Apel Rutin Hari Senin

Sekitar 7.302 personel dari berbagai unsur juga dilibatkan, mulai dari TNI/Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.

Gubernur Al Haris menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak DPRD, perangkat daerah, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya. (ais)