Kasus Penyadapan Presiden Jadi Sorotan, Habib Aboe Minta Polri Bongkar Jaringan di Baliknya

SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan serius Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Polri mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk membongkar pihak-pihak yang berada di balik aksi penyadapan.

Menurutnya, penanganan kasus ini tidak cukup hanya dengan menangkap para tersangka. Polri harus menelusuri alur distribusi informasi hasil sadapan, mengungkap siapa penerimanya, serta memastikan apakah ada pihak lain yang turut mengambil keuntungan dari informasi strategis milik Kepala Negara.

Penegasan itu disampaikan Habib Aboe saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dilansir dari laman resmi DPR RI, Habib Aboe mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan informasi hasil penyadapan tersebut, termasuk kelompok politik maupun pihak dari luar negeri.

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri?” tegas Habib Aboe.

Politisi Fraksi PKS tersebut juga mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mengungkap dan menangkap para tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku yang sudah teridentifikasi. Polri harus berani membongkar seluruh jaringan, termasuk pihak yang diduga mengendalikan aksi penyadapan dan motif di baliknya.