Tebo  

DPRD Tebo Kawal Pembangunan Jalan Padang Lamo, Minta Anggaran Rp70 Miliar Tak Dipangkas

Komisi III DPRD Kabupaten Tebo melakukan audiensi dengan Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (2/7/2026), guna mengawal percepatan pembangunan Jalan Padang Lamo melalui Program Instruksi Jalan Daerah (IJD) yang didanai APBN. Foto: Amir

SIDAKPOST.ID, TEBO – Komisi III DPRD Kabupaten Tebo menegaskan komitmennya mengawal pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah percepatan peningkatan ruas Jalan Padang Lamo melalui Program Instruksi Jalan Daerah (IJD) yang didanai APBN.

Setelah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Komisi III kembali melakukan audiensi dengan Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (2/7/2026), guna memastikan realisasi program tersebut.

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, diterima Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jambi, Syamsul Bahri, bersama jajaran.

Baca Juga :  Pemkab Tebo Gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi III DPRD Tebo dari Fraksi Golkar, H. Ngatiran, meminta agar alokasi anggaran sekitar Rp70 miliar yang telah diusulkan untuk pembangunan Jalan Padang Lamo tidak dikurangi.

Menurutnya, kondisi ruas jalan sepanjang sekitar 100 kilometer tersebut sudah mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan penanganan maksimal.

Baca Juga :  DPRD Tebo Rapurna Nota Pengantar Ranperda APBD 2023

“Kami berharap anggaran ini tidak dikurangi. Kalau memungkinkan justru ditambah agar penanganan Jalan Padang Lamo bisa lebih optimal,” kata H. Ngatiran.

Ia juga meminta Bappeda Provinsi Jambi terus mengawal usulan tersebut hingga ke BPJN Jambi dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar proses pembangunan berjalan sesuai rencana.

Selain Jalan Padang Lamo, H. Ngatiran berharap ruas Simpang Betung–Pintas dan Simpang Lopon–Somel juga menjadi prioritas usulan Pemerintah Provinsi Jambi kepada pemerintah pusat.