Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, sebagian besar masyarakat menyatakan penolakan terhadap rencana penggunaan jalan tersebut oleh perusahaan.
Penolakan itu muncul karena adanya perbedaan tujuan awal pembangunan jalan dengan rencana pemanfaatannya saat ini.
“Warga sejak awal menghibahkan tanah untuk kepentingan umum, bukan untuk operasional perusahaan. Ini yang menjadi keberatan utama,” jelasnya.
Menurut Isya, persoalan ini perlu diselesaikan melalui dialog terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Masyarakat melihat ada pergeseran tujuan. Dari kepentingan bersama menjadi kepentingan korporasi. Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Secara pribadi, ia mengaku cenderung menolak jika jalan tersebut langsung digunakan tanpa musyawarah bersama warga. Namun, ia tetap menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan masyarakat.
“Bukan berarti kita anti investasi, tetapi ini soal menjaga amanah masyarakat. Jika nantinya masyarakat setuju setelah ada penjelasan terbuka, tentu itu menjadi keputusan bersama. Yang paling berhak menentukan tetap masyarakat,” pungkasnya. (asa)
