D. Perspektif Naskah Stamboek Van Kadipan (Koleksi Leiden)
Berdasarkan katalog naskah Melayu yang disusun oleh P.S. van Ronkel (1909), terdapat dokumen penting berjudul Stamboek van het vorstenhuis van Jambi (Cod. Or. 2223) di Perpustakaan Universitas Leiden. Naskah ini dikompilasi pada abad ke-19 dan menjadi rujukan utama kolonial untuk memahami silsilah raja-raja Jambi.
Naskah Stamboek ini mengonfirmasi bahwa akar silsilah Sultan-Sultan Jambi ditarik dari pernikahan Ahmad Salim dan Putri Selaras Pinang Masak. Dokumen ini menegaskan bahwa legitimasi Sultan Jambi adalah perpaduan antara darah bangsawan lokal dan trah religius Islam. Naskah ini menjadi instrumen hukum bagi Belanda untuk menentukan “Sultan yang sah” dalam setiap perjanjian kontrak lada, meskipun rakyat Jambi sering kali memiliki standar legitimasi sendiri yang lebih berbasis pada garis keturunan Ahmad Salim (Van Ronkel, 1909, hal. 142).
E. Perspektif Arab dan Penjelajah Eropa
Para kartografer Arab seperti Ibnu Khurdadhbih mencatat wilayah Zabaj sebagai negeri emas. Memasuki fase Kesultanan, Tome Pires dalam Suma Oriental menyebut Jambi sebagai kerajaan mandiri yang kaya raya. Catatan Belanda (VOC) menunjukkan bahwa Sultan-Sultan Jambi, seperti Sultan Thaha Syaifuddin, adalah negosiator ulung yang menggunakan hak-hak sejarah mereka untuk melawan monopoli (Andaya, 1993, hal. 110). Bagi Inggris, Jambi adalah pusat literasi Melayu yang sangat berharga (Raffles, 1817, hal. 210).
F. Mengapa Ada Perbedaan Persepsi tentang Raja Jambi: Kontradiksi Identitas
Titik krusial perdebatan terletak pada interpretasi asal-usul. Ada perdebatan apakah Putri Selaras Pinang Masak memiliki kaitan darah dengan penguasa Jawa atau murni garis keturunan Dharmasraya. Perdebatan ini penting karena menyangkut klaim “siapa yang lebih dulu” menguasai sungai Batanghari. Ketidaksinkronan antara narasi tambo dengan laporan administratif kolonial, sering kali menimbulkan identitas ganda bagi kisah raja-raja yang telah berlangsung, dalam sejarah negeri Jambi.
Inilah perbedaan krusial yang acapkali berbeda faham dalam memberikan atribut terhadap pemimpin Jambi, apakah raja atau Sultan, padahal keduanya adalah sama-sama pemimpin pemerintahan atau yang berkuasa di negeri Jambi. (Locher-Scholten, 2004, hal. 62; Bentley, 1986).
