Hingga akhir 2022, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa terdapat 74.691 BUMDes yang terdaftar, namun baru sekitar 7.902 BUMDes atau hanya sekitar 10% yang telah berbadan hukum. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus mendorong legalisasi dan penguatan kelembagaan BUMDes di seluruh wilayah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Potensi Desa 2024, Indonesia memiliki 84.276 wilayah administratif yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan. Angka ini menunjukkan ruang yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis desa melalui intervensi langsung dan program ekonomi mikro yang inklusif.
Meski secara kelembagaan berbeda, Koperasi Merah Putih dan BUMDes sejatinya dapat bersinergi. Koperasi Merah Putih dapat fokus pada penguatan ekonomi warga melalui akses barang murah dan layanan dasar, sedangkan BUMDes dapat mengelola unit usaha berbasis aset desa, seperti pengelolaan air bersih, wisata desa, pengelolaan pasar, hingga distribusi hasil panen petani. Jika dikoordinasikan secara efektif, keduanya dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat dan mandiri.
Contoh keberhasilan sinergi koperasi dan BUMDes telah terlihat di berbagai daerah. Desa Ponggok di Klaten menunjukkan bagaimana kolaborasi BUMDes dan koperasi dapat mengangkat potensi wisata air dan ekonomi kreatif masyarakat. Di Banyuwangi, koperasi desa dan BUMDes bekerja sama dalam membangun pasar digital untuk memberdayakan petani lokal.
Sementara di Provinsi Jambi, program Dumisake mendorong integrasi ekonomi desa melalui kolaborasi antara koperasi dan BUMDes dalam pelayanan sosial-ekonomi masyarakat.
