SIDAKPOST.ID, YOGYAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI periode 2019–2024, Prof. Dr. Mahfud MD, menekankan pentingnya generasi muda untuk mempelajari sejarah sebagai fondasi dalam memahami kedaulatan bangsa Indonesia dan membangun masa depan negara.
Dilansir dari ugm.ac.id, pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam ceramah tarawih pada sesi Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (7/3).
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI, Soekarno, yakni “Jas Merah” atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah.
“Kalau mau berhasil, lihat masa lalu, apa yang bikin gagal dan berhasil. Belajarlah dari sejarah, lihatlah dirimu kemarin untuk membangun masa depanmu,” ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan, sejarah menyimpan banyak pelajaran penting tentang perjuangan bangsa. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah menjadi kunci dalam menjaga arah kedaulatan negara di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Ia juga menyoroti dinamika politik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah, yang menurutnya kerap memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedaulatan Indonesia benar-benar terjaga. Ia mengingatkan bahwa pengaruh dan intervensi politik tertentu dapat memicu pergeseran nilai demokrasi menuju praktik oligarki.
“Tidak bisa dibantah kalau ini sudah menjadi wacana terbuka di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedaulatan kita berdasar pada demokrasi, kedaulatan rakyat, atau oligarki,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa upaya menjaga kedaulatan bangsa harus dilandasi niat tulus untuk membangun negara. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran masing-masing dalam menjaga arah kebangsaan.
Ia juga mengutip pandangan Imam Al Ghazali tentang pentingnya peran pemerintah dan kaum intelektual dalam menjaga kualitas tata kelola negara. Menurutnya, kegagalan dalam menyampaikan kebenaran dapat berdampak pada kerusakan sistem pemerintahan.
Mahfud menegaskan, kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila kebijakan negara benar-benar berpihak pada prinsip bernegara yang adil dan benar.
“Kalau ingin negara kedaulatannya berada di tangan rakyat, kebijakan harus benar-benar sesuai dengan prinsip bernegara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negara. Sebuah negara dapat mengalami kemunduran apabila hukum tidak ditegakkan secara adil dan setara bagi seluruh warga.
“Akan hancur suatu negara jika diperintah dengan cara tidak adil dan zalim. Jadi, kunci kedaulatan itu adalah adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Mahfud. (Sum)
