Opini  

Kenapa BUMDes Hanya Sebatas Retorika Saja?

Suasana aktivitas BUMDes di salah satu desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Foto: Amir

SIDAKPOST.ID, TEBO – Fenomena di mana pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), seringkali dinilai hanya sebatas retorika alias  bagus dalam tataran konsep dan teori, namun minim realisasi, ini terjadi karena adanya kesenjangan besar antara regulasi di atas kertas dengan realitas sosiologis dan ekonomi di desa.

Secara administratif, pemerintah daerah atau pusat acap menggaungkan bahwa BUMDes dipimpin oleh profesional. Namun di lapangan, pengelolaan SDM ini kerap membentur berbagai tembok tebal.  Melihat fakta dilapangan beberapa faktor utama mengapa profesionalisme SDM BUMDes sering kali terhenti.

Politisasi Jabatan di Tingkat Desa, Nepotisme Pengangkatan, Pengurus BUMDes sering kali dipilih bukan berdasarkan sistem meritokratis (kompetensi dan keahlian), melainkan kedekatan dengan Kepala Desa atau tokoh adat setempat. Pergantian Rezim Politik Desa, ketika Kepala Desa berganti melalui Pilkades, pengurus BUMDes lama yang sudah mulai terlatih sering kali diganti oleh pendukung Kepala Desa yang baru. Hal ini membuat keberlanjutan kapasitas SDM terputus.

Baca Juga :  Kebijakan Sewa Mobil Pemkot Samarinda: Antara Rasionalitas Administratif dan Sensitivitas Publik
Baca Juga :  Inovasi Pembiayaan Mikro untuk Pengusaha Pedesaan di Jambi di Era Pasca-Pandemi

Terbatas Talenta Profesional di Desa (Brain Drain); Urbanisasi, pemuda desa yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, keahlian manajemen, akuntansi, atau teknologi informasi umumnya memilih bermigrasi ke kota demi karier yang lebih menjanjikan. Krisis Minat Generasi Muda,

BUMDes sering kali dipandang kurang prestisius, sehingga sulit menarik minat talenta lokal terbaik yang tersisa di desa. Pengurus akhirnya diisi oleh perangkat desa atau warga senior yang tidak memiliki latar belakang bisnis. (3) Masalah Insentif dan Kesejahteraan.