Opini  

Kenapa BUMDes Hanya Sebatas Retorika Saja?

Suasana aktivitas BUMDes di salah satu desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Foto: Amir

Ketergantungan Pendapatan: Di awal pendirian, BUMDes belum menghasilkan laba yang stabil. Pengurus sering kali tidak mendapatkan gaji yang layak atau tetap. Kerja Sampingan: Akibat insentif yang minim, pengurus BUMDes tidak bisa fokus secara penuh (full-time). Mereka memperlakukan BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sementara fokus utama mereka tetap bertani, berdagang, atau menjadi perangkat desa.

Pelatihan SDM yang Bersifat Formalitas Pendekatan Proyek, Pelatihan pengurus BUMDes oleh instansi terkait sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi serapan anggaran negara (bersifat seremonial dan top-down). Minim Pendampingan Mentoring  Pelatihan biasanya hanya berlangsung 2-3 hari, tanpa adanya pendampingan intensif pasca-pelatihan. Saat pengurus kembali ke desa dan menghadapi masalah teknis (seperti pembuatan laporan keuangan atau pemasaran digital), mereka bingung karena tidak ada mentor   yang mendampingi.

Benturan Budaya Kerja Birokrasi vs Bisnis, Mentalitas PNS/Birokrat, banyak pengurus mengelola BUMDes dengan mentalitas administrasi birokrasi (yang penting SPJ/laporan SPPD beres), bukan dengan mentalitas kewirausahaan (entrepreneurship) yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil risiko pasar.

Baca Juga :  Mengguncang Dunia Tanpa Narkoba: Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-96
Baca Juga :  Membangun Daerah Berdasarkan Kesetaraan, Bukan Mayoritas dan Minoritas

Untuk memutus rantai wacana ini, diperlukan perubahan radikal dalam tata kelola BUMDes diantaranya Seleksi Terbuka, Mengadakan rekrutmen pengurus BUMDes secara transparan dan diuji oleh pihak akademisi atau praktisi profesional independen.  Kemitraan Pihak Ketiga, Menghubungkan BUMDes dengan universitas (melalui program KKN tematik atau magang) dan swasta untuk mentransfer keahlian manajemen modern.