Kemenag Jambi Ajak Warga Simpang Sungai Rengas Selesaikan Persoalan Rumah Ibadah Lewat Dialog

Tim KUB Kanwil Kemenag Provinsi Jambi bersama Kemenag dan FKUB Kabupaten Batang Hari berdialog dengan unsur masyarakat di Desa Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Foto: Dok. Kemenag Jambi

SIDAKPOST.ID, BATANGHARI – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jambi bersama Kemenag Kabupaten Batang Hari dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mendorong penyelesaian persoalan penggunaan rumah ibadah sementara di Desa Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, melalui dialog dan musyawarah.

Upaya tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama unsur masyarakat setempat pada Rabu (21/10/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat komunikasi antarpihak sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat.

Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Muhammad Bafadhal, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kerukunan membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan dari seluruh pihak.

Baca Juga :  Kunjungi Polsek, AKBP M Hasan : Polisi Tak Hanya Pelayan, Tapi Wajib Menolong Masyarakat

Menurutnya, suasana yang belum sepenuhnya kondusif perlu ditenangkan terlebih dahulu agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan upaya mencari solusi tidak memicu perbedaan yang lebih luas.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan mampu menahan diri, menjaga komunikasi, serta memberikan ruang bagi proses dialog dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari, Zeifni Ishaq, menyampaikan bahwa menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.

Baca Juga :  Gila! Seorang Ayah di Bulian Tega Cabuli Anak Tiri

Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati di tengah perbedaan keyakinan, termasuk menghargai hak masyarakat untuk beribadah dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, penguatan komunikasi di tingkat lingkungan juga menjadi perhatian. Peran pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan FKUB dinilai penting untuk menampung aspirasi, mencegah kesalahpahaman, serta membantu mencari jalan keluar melalui musyawarah.