Program Sekolah Rakyat yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto langsung menyedot perhatian publik. Di satu sisi, kebijakan ini dipuji sebagai langkah berani negara untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: apakah Sekolah Rakyat benar-benar solusi struktural, atau justru berpotensi menjadi proyek populis yang mahal dan penuh risiko?
Negara Hadir untuk yang Paling Tertinggal
Pendukung Sekolah Rakyat menilai program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Selama ini, pendidikan gratis sering kali hanya berhenti pada bebas uang sekolah, sementara biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan konsumsi tetap menjadi penghalang bagi rakyat miskin.
Dengan konsep sekolah berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara, Sekolah Rakyat menjawab masalah mendasar tersebut. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak lagi harus memilih antara sekolah atau membantu ekonomi keluarga. Dalam perspektif keadilan sosial, kebijakan ini dinilai progresif karena menyasar kelompok paling rentan yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan formal.
Selain itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Negara tidak hanya memberi bantuan, tetapi membentuk karakter, disiplin, dan keterampilan hidup. Jika berhasil, lulusan Sekolah Rakyat berpotensi menjadi generasi pemutus rantai kemiskinan antar generasi.
Risiko Segregasi dan Beban Anggaran
Di sisi lain, kritik terhadap Sekolah Rakyat juga tidak bisa diabaikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi segregasi sosial. Pemisahan anak-anak miskin ke dalam sistem pendidikan khusus dikhawatirkan menciptakan stigma baru, seolah-olah mereka adalah kelompok yang “berbeda” dari masyarakat umum.
