SIDAKPOST.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menyatakan dukungan pemerintah terhadap Program BioCF ISFL Provinsi Jambi pada closing meeting fase pra-investasi program BioCF ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) Jambi Tahun Anggaran 2022–2026. Acara dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Senin (04/05/2026) pagi.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, serta jajaran Tenaga Ahli Gubernur Jambi yang turut mengawal jalannya diskusi. Hadir pula Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ir. Ary Sudijanto, MSE, Direktur Perhimpunan dan Pengembangan Dana BPD LH RI Endah Tri Kurniawaty, dan Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc, serta tamu undangan lainnya.
Program BioCF ISFL merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan tata guna lahan yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Melalui closing meeting ini, diharapkan seluruh pembelajaran selama empat tahun terakhir dapat menjadi fondasi kuat untuk masa depan tata lingkungan Jambi.
Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Membangun Paradigma Baru Pertumbuhan Ekonomi Hijau Melalui Pembelajaran Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Yurisdiksi di Provinsi Jambi”.
Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah pelaksana BioCF–ISFL di Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki potensi besar sumber daya hutan dan lahan.
“Kita memiliki kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut yang luas, serta kawasan mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan,” ujar Wagub Sani.
“Namun kita juga dihadapi tantangan deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Pelaksanaan BioCF–ISFL di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi, melalui penguatan tata kelola dan penerapan praktik berkelanjutan pada sektor kehutanan, pertanian, dan penggunaan lahan lainnya,” lanjutnya.
Dijelaskan Wagub Sani, pada tahap fase pra-investasi, fokus pelaksanaan BioCF–ISFL di Provinsi Jambi meliputi penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyelarasan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penyuluh, dan masyarakat, serta penerapan praktik-praktik ramah lingkungan di tingkat tapak, termasuk pada sektor pertanian. Selain itu, juga dilakukan pengembangan dan penguatan sistem M&E dan MRV untuk mendukung pelaporan yang terukur dan akuntabel.
“Komitmen Jambi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui aksi nyata adaptasi dan mitigasi yang melibatkan berbagai sektor. Dalam periode 2021–2025, kita menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO₂e, melalui penguatan sektor kehutanan dan lahan. Dan Provinsi Jambi mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030. Kita berkontribusi sekitar 10% dari target nasional, melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional,” jelas Wagub Sani.
“Program BioCF-ISFL menjadi instrumen penting dalam upaya kita menurunkan emisi. Kita saat ini berada pada tahap akhir fase pra-investasi, dan sedang mempersiapkan fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA. Dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan Jambi dapat mencapai USD 70 juta,” lanjutnya.
Wagub Sani juga menegaskan bahwa Provinsi Jambi menempatkan agenda penurunan emisi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan bukan sebagai program sektoral semata, tetapi sebagai bagian integral dari arah pembangunan daerah melalui RPJMD Provinsi Jambi.
Provinsi Jambi telah mengarusutamakan prinsip pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim sebagai fondasi utama pembangunan jangka menengah.
“Arah kebijakan ini kemudian dipertegas melalui roadmap Ekonomi Hijau Provinsi Jambi, yang kami posisikan sebagai paradigma baru pembangunan daerah yaitu pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Dalam kerangka tersebut, Program BioCF-ISFL menjadi instrumen operasional yang sangat strategis untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” tegas Wagub Sani.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani menyatakan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan implementasi program penurunan emisi berbasis kinerja di Indonesia.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, kita dapat membuktikan bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kesejahteraan. Sebagaimana komitmen kami: ‘Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis hasil,’” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menegaskan pentingnya evaluasi dari fase pra-investasi ini untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Jambi ke depan.
“Fase pra-investasi ini telah memberikan banyak pembelajaran bagi kita. Ke depan, Bappeda akan memastikan program penurunan emisi ini terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” jelas Agus Sunaryo.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kolaborasi seluruh kabupaten/kota sangat krusial agar target penurunan emisi gas rumah kaca dan tata kelola lahan yang berkelanjutan di Jambi dapat tercapai sesuai rencana.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini membuktikan komitmen solid. Menjaga lanskap hutan Jambi sekaligus menumbuhkan ekonomi adalah tugas lintas sektoral yang harus kita kerjakan bersama,” ujarnya. (Ais)
